PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERLINDUNGAN TANAMANKlik download disini
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Tuesday 30 September 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN.Klik ">Download disini
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMANKlik Download disini
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN ENGEMBANGAN USAHA KECIL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN ENGEMBANGAN USAHA KECILkLIK dOWNLOAD DISINI
PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARANkLIK dOWNLOAD DISINI
PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI
PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERIkLIK DOWNLOAD DISINI
PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI
PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASIKLIK DOWNLOAD DISINI
PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA
PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURAKlik download disini
permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian
permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian PertanianKlik Download disini
permentan nomor 33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK.
Permentan NO.33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK.Klik Download disini
PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAH YANG BAIK
PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAH YANG BAIKkLIK DOWNLOAD DISINI
PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA
PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINAKlik Download disini
PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAANKlik Download disini
Permentan No.99 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIK
Permentan No.99 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIKKlik Download disini
Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian
Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia PertanianKLIK DOWNLOAD DISINI
Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI
Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSIKlik Download disini
Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun
Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan KebunKlik Download disini
Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNING
Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNINGKlik Download disini
Monday 29 September 2014
Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong
Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi PotongKlik Dawnload disini
Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan.
Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan.Klik Download disini
Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan Sapi
Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan SapiPermentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan SapiKlik Download disini
Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIK PETELUR YANG BAIK.
Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIK PETELUR YANG BAIK.Kik Download disini
Saturday 27 September 2014
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANANKlik Download disini
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35/PERMENTAN/OT.140/7/2009
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA (P4S)Klik Download disini
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/02/MENPAN/2/2008
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/02/MENPAN/2/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download Disin
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA
Klik Download disini
Klik Download disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI
Klik Download disini
Klik Download disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN
Klik Download disini
Klik Download disini
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPILKlik Download disini
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILKlik Download disini
PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 168/Per/SM.170/J/11/11
PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 168/Per/SM.170/J/11/11 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTANI TAHUN 2011.Klik Download disini
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 29/Permentan/OT.140/5/2011
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 29/Permentan/OT.140/5/2011 TANGGAL : 30 Mei 2011 PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2011Klik Download disini
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik download disini
LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008
LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 TENTANG CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN Klik Download disini
LAMPIRAN I-D PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008
LAMPIRAN I-D PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JABATAN PENYULUH PERTANIANKlik Download disini
PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010
PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2009Klik Download disini
LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008
LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 CONTOH SURAT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Klik Download disini
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2001
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2001 TANGGAL : 18 Maret 2011 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASIKlik Download disini
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP3K)
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP3K)Klik Download disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN.Klik Download disini
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 72/Permentan/OT.140/10/2011 TANGGAL : 31 Oktober 2011 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 72/Permentan/OT.140/10/2011 TANGGAL : 31 Oktober 2011 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Klik Download disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) Klik Download disini
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MNOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MNOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPILKlik Download disini
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Klik Download Disini
PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : PB. 01/MEN/2009 NOMOR : 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : PB. 01/MEN/2009 NOMOR : 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download Disini
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PENGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PENGAWAI NEGERI SIPIL Klik Download Disini
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Klik Download Disini
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya .............................. lebih lanjut klik disini
Friday 26 September 2014
PERATURAN MENTERI NO 27
19:56
No comments
BERIKUT ADALAH PERATURAN MENTERI NO
untuk mendownload peraturan ini, silahkan klik disini peraturan Menteri No. 27
untuk mendownload peraturan ini, silahkan klik disini peraturan Menteri No. 27
Thursday 25 September 2014
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTANKlik Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNANKlik Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Klik Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA Klik Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASILKlik Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Klik ">Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODALKlik Download disini
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAAN NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAAN NEGARA download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DownLoad
Sunday 21 September 2014
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI MENUJU KELOMPOK TANI BERPRESTASI
02:00
No comments
Oleh: Ir. Pangerang, MP
(Materi Penyuluhan disampaikan pada Pelatihan Teknis Menajen Angkatan I, II, III dan IV Bagi Pengurus Kelompok Tani dan Pengurus Gapoktan Kab. Maros tanggal 16-19 Juni 2014)
1. KEMAMPUAN MERENCANAKAN
a. Kelas Belajar
1) Kebutuhan belajar
2) Pertemuan/musyawarah Kelompok tani Rencana pertemuan/ musyawarah berisi waktu, acara (penggalian dan pemecahan masalah), peserta, sarana , tempat, petugas/ penyuluh pertanian, pembiayaan.
b. Wahana Kerjasama
Merencanakan pemanfaatan sumberdaya meliputi: tenaga, sarana, teknologi,modal/kredit, pemasaran, pengolahan hasil.
1) Merencanakan pemanfaatan sumberdaya (pelaksanaan rekomendasi teknologi);
o Rencana pemanfaatan sumberdaya (tenaga, sarana, teknologi, modal, pemasaran)
o Isi rencana pemanfaatan sumberdaya
o Rencana pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan rekomendasi teknologi
2) Merencanakan kegiatan pelestarian lingkungan.
Rencana pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik,pemanfaatan sumberdaya air secara efisien.
o Rencana pelestarian lingkungan selama 3 tahun terakhir (pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien)
o Isi rencana pelestarian lingkungan
c. Unit Produksi
1) Merencanakan Kebutuhan definitif kegiatan2) Merencanakan kegiatan usaha kelompok
- (RDK),
- (RDKK);
2. KEMAMPUAN MENGORGANISASIKAN, MELIPUTI KEGIATAN:
- Rencana Kegiatan Usaha(minimal 3 tahun)
- Merencanakan kegiatan usaha kelompok (usahatani berdasarkan analisa usaha, peningkatan usaha kelompok, produk sesuai permintaan pasar, pengolahan dan pemasaran hasil, penyediaan jasa). Minimal 5 unsur
Unsur-unsur pengorganisasian kelompoktani meliputi: pengukuhan kelompok tani, struktur organisasi, uraian tugas, aturan kelompok/AD- ART
a. Kelas Belajar
1) Menumbuh kembangkan kedisiplinan kelompok;2) Menumbuh kembangkan kemauan/motivasi belajar anggota.
- Kehadiran anggota dalam petemuan/musyawarah
- Kehadian anggota dlm kegiatan kelompok
- Kemauan motivasi belajar anggota kelompok
b. Wahana Kerjasama
Mengembangkan aturan tertulis organisasi kelompok (pertemuan, keuangan, keikutsertaan dalam kegiatan, perjanjian dengan pihak lain).c. Unit Produksi
- Pengorganisasian kelompok
- Isi aturan kelompok
- Mentaati Ketaatan (inteaksi dengan Klp.lain)
- Mentaati peraturan Aturan kelompoktani meliputi aturan-aturan: pertemuan, keuangan, keikutsertaan dalam kegiatan.
Mengorganisasikan pembagian tugas anggota dan pengurus kelompoktani.
Mengembangkan usahatani kelompok
1) Pengorganisasian pembagian tugas anggota dan pengurus kelompoktani
2) Pengorganisasian pengembangan usahatani kelompok (unit saprodi, unit pemasaran, unit produksi, unit pengolahan/pasca panen, unit permodalan
3. KEMAMPUAN MELAKSANAKAN, MELIPUTI KEGIATAN:
a. Kelas belajar
1) Melaksanakan proses pembelajaran secara kondusif;2) Melaksanakan pertemuan dengan tertib.
- Frekuensi pembelajaran(75 % rencana pembelajaran dilaksanakan)
- Rata-rata kehadiran anggota dalam pembelajaran
- Manfaat pembelajaran kelompoktani untuk anggota
Materi pertemuan/musyawarah antara lain masalah dan pemecahan masalah, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyalura sarana produksi, penyaluran modal, pelaksanaan kemitraan, analisa usaha, pelestarian lingkungan, pembinaan administrasi dan manajemen kelembagaan, antsipasi perubahan iklim
- Pelaksanaan pertemuan kelompoktani pelaksanaan/notulen, dokumentasi
- Frekuensi pertemuan kelompoktani Daftar hadir, laporan pelaksanaan/notulen, dokumentasi
- Materi Petemuan kelompok
b. Wahana Kerjasama
- Melaksanakan kerjasama penyediaan jasa pertanian. Unsur kerjasama meliputi: sarana produksi, pengolahan, pemasaran, sumber informasi dan sumber permodalan. Bukti fisik: Mou dan laporan kerjasama
- Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;. Pelaksanaan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien
- Melaksanakan pembagian tugas;. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara dan seksi) dan aktif dalam organisasi
- Menerapkan kedisiplinan kelompok secara taat azas
- Melaksanakan dan mentaati kesepakatan anggota;
- Melaksanakan dan mentaati peraturan/perundangan yang berlaku;
- Melaksanakan pengadministrasian/pencatatan kegiatan kelompok.
- Dilakukan evaluasi dan ditindak lanjuti
c. Unit Produksi
1) Melaksanakan pemanfaatan sumberdaya secara optimal;2) Melaksanakan RDK dan RDKK;
- Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya
- Pemanfaatan sumberdaya
- Realisasi Rencana Definitif Kelompok (RDK) dilaksanakan
- Realisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Bukti penyaluran pupuk, benih, dan saprodi lainnya
3) Melaksanakan kegiatan usahatani bersama;4) Melaksanakan penerapan teknologi yaitu telah menerapkan rekomendasi teknologi . Unsur: rekomendasi pupuk berimbang, PHT, alat mesin pertanian, pupuk organik
- 4 unsur yang dilaksanakan Unsur meliputi: pembenihan/penangkaran, penanaman, pengolahan dan pemasaran dan minimal 4 unsur
- Bukti fisik: Observasi lapangan, laporan usaha tani, laporan keuangan
5) Melaksanakan pemupukan dan penguatan modal usahatani;6) Melaksanakan pengembangan fasilitas dan sarana kerja
- Mampu memupuk modal, baik melalui perbankan, tabungan anggota, penyisihan hasil usaha/simpan pinjam/pendapatan dari usaha kelompok
- Mampu mengembangkan modal usaha Penambahan modal per tahun
- Penguatan Modal Kelompok (Swadaya kelompok,pihak lain, pemerintah)
7) Melaksanakan dan mempertahankan kesinambungan produktivitas.
4. KEMAMPUAN MELAKSANAKAN EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, meliputi kegiatan:
a. Mengevaluasi kegiatan perencanaan;
b. Mengevaluasi kinerja organisasi/kelembagaan;
c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelompoktani;
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoktani, meliputi kegiatan:
a. Kelas Belajar
1) Mengembangkan keterampilan dan keahlian anggota dan pengurus kelompoktani;
2) Mengembangkan kader-kader pemimpin;
3) Meningkatkan kemampuan anggota untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
b. Wahana Kerjasama
1) Meningkatkan hubungan kerja sama dalam pengembangan organisasi;
2) Meningkatkan hubungan kerja sama dalam pengembangan usahatani.
c. Unit Produksi
1) Mengembangkan usaha kelompok;
2) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan mitra usaha.
Saturday 20 September 2014
Thursday 18 September 2014
PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010
PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 tentang PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASITAHUN ANGGARAN 2009 download
NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 tentang PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASITAHUN ANGGARAN 2009 download
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN download
Sunday 14 September 2014
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008
download PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR 23 A TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA
Saturday 13 September 2014
STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH KABUPATEN MAROS PROVENSI SULAWESI SELATAN
download
Lukman Daris
Bentuk penyelesaian konflik pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan yang telah dilakukan melalui media negoisasi dan mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat nelayan pengguna alat tangkap jaring klitik dan trawl mini, unsur Muspida Maros, unsur Muspika Bontoa, DPRD, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Sub Dinas Perikanan dan Kelautan, PPNS Perikanan, BPP Perikanan, dan Kepala Desa.
Strategi penyelesaian konflik yang perlu dilakukan adalah; (1) tingkatkan pengawasan terhadap alat tangkap yang digunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan dengan mematuhi jalur-jalur penangkapan yang telah ditetapkan pemerintah, (2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan lepas pantai dengan mengarahkan perahu yang memiliki daya jelajah besar, (3) optimalkan peran PPNS perikanan dan polisi air dalam melakukan pengawasan terhadap alat tangkap yang tidak selektif, produktif, dan merusak lingkungan, (4) tingkatkan ukuran tonase perahu yang telah memiliki mesin, (5) kembangkan teknologi alat tangkap yang telah ada dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, (6) pembuatan tata ruang wilayah penangkapan ikan di wilayah pesisir dengan memperhatikan SK Mentan No. 392 tahun 1999, (7) penataan tata ruang wilayah penangkapan ikan harus melibatkan semua stakeholders yang berkepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya perairan, dan (8) petugas PPNS perikanan dan polisi air harus aktif memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan tentang jenis alat tangkap yang izinkan berserta wilayah operasinya.
Kata Kunci : Konflik, wilayah penangkapan ikan, jaring klitik, trawl mini
Lukman Daris
Penyuluh Perikanan Madya BPPKP Kabupaten Maros/
Staf Pengajar STITEK Balik Diwa Makassar
Staf Pengajar STITEK Balik Diwa Makassar
ABSTRAK
Studi strategi penyelesain konflik nelayan dalam pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan di Pesisir Kabupaten Maros Provensi Selawesi Selatan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik nelayan, serta mengajukan strategi pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan. Bentuk penyelesaian konflik pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan yang telah dilakukan melalui media negoisasi dan mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat nelayan pengguna alat tangkap jaring klitik dan trawl mini, unsur Muspida Maros, unsur Muspika Bontoa, DPRD, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Sub Dinas Perikanan dan Kelautan, PPNS Perikanan, BPP Perikanan, dan Kepala Desa.
Strategi penyelesaian konflik yang perlu dilakukan adalah; (1) tingkatkan pengawasan terhadap alat tangkap yang digunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan dengan mematuhi jalur-jalur penangkapan yang telah ditetapkan pemerintah, (2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan lepas pantai dengan mengarahkan perahu yang memiliki daya jelajah besar, (3) optimalkan peran PPNS perikanan dan polisi air dalam melakukan pengawasan terhadap alat tangkap yang tidak selektif, produktif, dan merusak lingkungan, (4) tingkatkan ukuran tonase perahu yang telah memiliki mesin, (5) kembangkan teknologi alat tangkap yang telah ada dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, (6) pembuatan tata ruang wilayah penangkapan ikan di wilayah pesisir dengan memperhatikan SK Mentan No. 392 tahun 1999, (7) penataan tata ruang wilayah penangkapan ikan harus melibatkan semua stakeholders yang berkepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya perairan, dan (8) petugas PPNS perikanan dan polisi air harus aktif memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan tentang jenis alat tangkap yang izinkan berserta wilayah operasinya.
Kata Kunci : Konflik, wilayah penangkapan ikan, jaring klitik, trawl mini
Wednesday 10 September 2014
PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI
Oleh : Ir.Pangerang, MP
PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)
SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI
Subscribe to:
Posts (Atom)
